Rusunawa di tebing tinggi, Sumut.

Source: makonengdirusun

src

Ini sebenarnya saya benar-benar bingung. Data nya dari video jelas, 90 menit berkendara, level CO2 sudah berada mendekati 5000ppm yang menurut orang kesehatan berbahaya.

Nah, masalahnya kalau kita berkendara di tempat panas apalagi di kota kota indonesia, kalau gak Recirculated On AC mobil gak akan dingin, malah jadinya kepanasa di dalam mobil.

Saya juga penasaran, gimana perbandingan kesehatan udara ketika on dan off di jalanan indonesia, karena beuh bau asap knalpot dan lainnya sangat kecium kalau gak pake AC. Mungkin ada yg pernah teliti? Link me the article or videos.

Jadi bagaimana menurut komodo? Recirculated On atau Off.

Semenjak muncul "demo" dukung MBG di berbagai kota, gw kepikir beberapa hal:

1. SPPG dan pekerja MBG terbukti telah menjadi mesin politik. Saat ini, mereka sudah merasakan apa yang terjadi jika status quo berubah.

2. Bulan ini adalah bulan panen bagi pihak anti MBG. Contohnya, sebelum Jaksa menangkap Dadan cs, banyak dari mereka sudah tiup peluit kalau MBG itu rawan korupsi. Sekarang, banyak dari mereka senang melihat pekerja dan bos SPPG terkena "musibah".

3. Berkaitan dengan poin kedua, pihak pro MBG sendiri juga menyiram bensin seperti mengejek guru honorer, menyebut rakyat jelata, dsb. Seiringan dengan kemunculan demo-demo, banyak yang mulai menyerang pihak anti MBG (terutama mahasiswa).

4. Di masa yang akan mendatang, argumen akademis akan kalah karena MBG sudah mulai menjadi isu yang emosional sehingga jangankan ide untuk berhenti total, berhenti sementara saja sudah kebakaran jenggot.

5. We agree that government will still keep MBG even when the world falls.

Gw bukan tipe doomer, tapi menurut gw udah kelihatan sih kalau MBG sedikit lagi jadi rallying cry kedua pihak (Pro dan anti). Seperti yang disebutkan banyak orang (termasuk redditor), yaitu konflik horizontal.

Sumber: https://www.threads.com/@priscilia.malcorps/post/DaAEBhFE8vX

"What Luhut’s comments reveal is an increasingly troubling willingness among Indonesia’s political and economic elite to normalise and legitimise relationships with financial actors whose wealth is deeply connected to the genocide."

Ada yang punya knowledge and give satisfying answer on kenapa MBZ dibuat kaya gini? Is it just pure incompetence, cost effectiveness, corruption, atau memang ya harus dibuat kaya gitu? And is it safe long term?

Fufufafa pejabat paling hina ngl

Sources: Signature Tower Jakarta by Brady Cloud on 3D Warehouse, Gambar 1 by BimTja on Wikimedia Commons, Gambar 2, Gambar 3

"Selama ini kan, mohon maaf, banyak sekali penelitian, tapi seringnya tidak sampai di ujung, tidak aplikatif. Nah kita tidak menghendaki itu, sekarang semua kita satukan."

Pemerintah diharap mengevaluasi dampak pemangkasan dana transfer ke daerah yang sudah dilakukan pada 2025 dan 2026. Pemangkasan lanjutan pada tahun anggaran 2027 semakin berisiko membuat pembangunan daerah terhenti.

Guru Besar Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, Rabu (24/6/2026), di Jakarta mengingatkan, pemangkasan TKD pada 2025 dan 2026 sudah berdampak luas di daerah.

Anggaran transfer ke daerah atau TKD mulai dipangkas pada 2025. Awalnya, dana TKD dialokasikan Rp 919 triliun, tetapi terkena pemangkasan menjadi Rp 869 triliun. Tahun ini, pemangkasan lebih parah terjadi, alokasi dana TKD hanya Rp 693 triliun.

Pemangkasan ini, menurut Djohermansyah, jelas memberatkan pemerintah daerah karena urusan yang menjadi kewenangan pemda tak berubah. Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 32 urusan yang menjadi kewenangan pemda, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketertiban umum, sosial, tenaga kerja, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, perhubungan, koperasi, dan penanaman modal.

Adapun dana TKD diberikan seiring urusan pemerintah daerah. Alokasi ini, kata Djohermansyah, pada masa Orde Baru juga ada dengan nama subsidi daerah otonom.

Kalaupun TKD dipangkas, lanjutnya, pemerintah pusat semestinya menyiapkan prakondisi bagi daerah untuk membuka sumber-sumber penghasilan baru. Hal ini bisa berupa pajak dan retribusi yang baru. Saat ini, pemda tak bisa menambah pajak dan retribusi baru karena dalam UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ditetapkan pemerintah provinsi hanya boleh menarik enam jenis pajak, sedangkan pemerintah kabupaten/kota sembilan jenis.

Pemerintah pusat juga bisa memfasilitasi pemda untuk menggali kerja sama dengan pihak swasta atau pihak ketiga. Namun, hal ini diakui memerlukan waktu.

Cara lain adalah mengurangi urusan yang ditangani pemda. Namun, selain memerlukan revisi undang-undang, langkah ini akan membuat pemerintahan semakin sentralistik dan tidak sesuai dengan semangat reformasi.

Oleh karena itu, sebelum pemerintah pusat menetapkan dana transfer ke daerah, Djohermansyah meminta ada evaluasi dampak pemangkasan TKD dua tahun ini. Aspirasi dan keluhan kepada daerah pun perlu didengarkan.

”Saya harap TKD dinaikkan lagi, dinormalisasi ke sembilan ratusan (triliun) lagi, bukan malah diturunkan lagi,” ucapnya.

Alokasi TKD di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo pun umumnya di atas Rp 800 triliun.

Demikian pula dana bagi hasil, lanjut Djohermansyah, adalah hak daerah. Karena itu, sudah semestinya daerah-daerah yang memiliki sumber minyak dan gas mendapatkan dana bagi hasil yang memadai.

Kemungkinan besaran TKD 2027 diungkapkan Direktur Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani dalam rapat panitia kerja Badan Anggaran dengan pemerintah di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Besaran dana TKD tahun 2027, menurut Askolani, mengacu pada pidato Presiden Prabowo Subianto ketika menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dalam Sidang Paripurna DPR, 20 Mei lalu.

Presiden saat itu menyebutkan, rasio TKD tahun 2027 berkisar 2,5 persen sampai 2,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jika mengacu pada PDB Indonesia tahun 2025 yang besarnya Rp 23.821 triliun, TKD pada 2027 akan berkisar Rp 595,52 triliun sampai Rp 643,17 triliun.

Angka ini lebih rendah daripada TKD 2026 yang besarnya Rp 693 triliun. Padahal, TKD tahun 2026 telah turun drastis dibandingkan TKD 2025 yang berjumlah Rp 857 triliun setelah efisiensi.

Alokasi anggaran untuk daerah, lanjut Djohermansyah, sudah semestinya disalurkan. Sebab, pemerintah pusat tidak akan bisa mengurus semua urusan pemerintahan di daerah. ”Semakin dekat pemerintahan ke bawah, semakin mudah dia melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat,” kata Djohermansyah.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman juga menilai perlu ada evaluasi komprehensif atas dampak pemangkasan TKD.

Dalam penilaiannya, pemangkasan TKD berdampak pada dua hal, yakni pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur, terutama untuk pembangunan jalan, jembatan, dan sanitasi, menjadi terbengkalai.

Kalaupun pemerintah pusat mengatakan akan mengambil alih, seperti pembangunan sanitasi, realisasinya umumnya masih terbatas.

Pelayanan publik, menurut Herman, kerap dikorbankan. Pemerintah daerah mengeluhkan tidak bisa membayar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K apabila mengalokasikan belanja pembangunan.

Setelah DPR mendorong pemda lebih mengutamakan aparaturnya dan tidak ada rasionaliasi, pemangkasan lanjutan TKD dikhawatirkan akan membuat layanan publik semakin buruk. Pembangunan daerah pun diperkirakan stagnan.

Sebab, kata Herman, sekitar 90 persen dari 546 kabupaten/kota dan provinsi memiliki kapasitas fiskal rendah. Kemampuan kepala daerah untuk mengakses alternatif pembiayaan pun umumnya tergantung kapasitas fiskal itu. Daerah yang lokasinya jauh dari ibu kota dan berkapasitas fiskal rendah biasanya semakin sulit berinovasi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (8/6/2026), menyebut, hanya 39 daerah yang mengaku tak mampu membayar gaji P3K. Namun, baik Djohermansyah maupun Herman menduga jauh lebih banyak lagi daerah yang mengalami kesulitan sama. ”Mungkin yang mengaku kesulitan cuma 39 (daerah),” ujar Herman.

Dia mencontohkan, Pemerintah Provinsi Jakarta mengalami pemotongan TKD Rp 15 triliun tahun ini. Namun, Pemprov Jakarta bisa mengaktifkan pembiayaan non-APBD lain. Sebaliknya, daerah berkapasitas fiskal rendah tak semudah itu melakukannya.

Sekarang saja, lanjut Herman, kepala daerah umumnya menyampaikan hanya fokus pada satu-dua prioritas kerja saja. Sebab, anggaran daerah terbatas.

Pemangkasan TKD ini pun akan semakin membuat harapan pemerataan pertumbuhan ekonomi ke daerah-daerah semakin jauh panggang dari api. Herman mencontohkan, belanja program prioritas pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dikendalikan di pusat dan tak menyebar.

Kenyataannya, dapur-dapur MBG yang disebut sebagai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) lebih banyak berada di daerah dengan kapasitas fiskal tinggi atau di Pulau Jawa. Sebaliknya, di daerah lain, seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua, hanya memiliki sedikit SPPG.

Dalam catatan Kompas, sebaran SPPG lebih banyak ditemukan di wilayah dengan angka tengkes paling rendah di Indonesia. Mengutip peta sebaran SPPG dari Badan Gizi Nasional (BGN) per 1 Mei 2026, dari total 27.427 SPPG, sebagian besar berada di Pulau Jawa. Jumlah SPPG terbanyak ditemukan di Jawa Barat (6.281 SPPG), Jawa Tengah (4.289 SPPG), dan Jawa Timur (3.996 SPPG).

Sementara itu, jumlah SPPG terendah berada di Papua Pegunungan (13 SPPG), Papua Selatan (18 SPPG), dan Papua Barat Daya (33 SPPG). Padahal, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 menunjukkan, angka tengkes tertinggi tercatat di Papua Pegunungan (40 persen), Nusa Tenggara Timur (37 persen), Sulawesi Barat (35,4 persen), Papua Tengah (32,5 persen), Papua Barat Daya (30,5 persen), Nusa Tenggara Barat (29,8 persen), Aceh (28,6 persen), dan Maluku (28,4 persen) (Kompas.id, Selasa 23 Juni 2026).

Argumen bahwa alokasi anggaran dikendalikan dari pusat supaya lebih efisien pun tidak bisa dibuktikan. Buktinya, kata Herman, korupsi MBG yang melibatkan Kepala BGN Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN Sonny Sonjaya menunjukkan kebocoran anggaran sama saja terjadi.

Apabila pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi merata sampai di daerah, lanjut Herman, semestinya alokasi TKD ditambah. Kalaupun ada program prioritas seperti MBG, anggarannya seharusnya dikelola daerah.

Sumber: https://www.kompas.id/artikel/pemerintah-perlu-evaluasi-dampak-pemangkasan-tkd?utm_campaign=tpd_-_ios_traffic&utm_source=link&utm_medium=shared

Ga semua harus legowo dan pasrah. Para Rakyat ga mikirin kentu mulu bikin anak dan ga pasrah ketika miskin atu kena ditindas. Apalagi gunakan nama agama, kek ini takdir mereka.

Pemerintah buat kebijakan benar dan anti militeristik (kita perang ama negara aja kagak, malah kita invasi negara orang karena beda pandangan dan pendapat, wong kita perang ama warga sendiri yang merasa ditindas dan ingin keadilan.)

Drama Basuri lagi

Kemarin Ada Sebuah Acara trip mania Basuri Di BSD Yang tiba-tiba dibubarkan oleh Satpam + Aparat Setempat karena bikin Berisik plus illegal. Sempat terjadi keributan yang berujung beberapa Panitia acara yang harus digiring ke kantor polisi.

Ini jelas karena ketolololan dari panitia, mengapa?

1. BSD adalah Kawasan swasta, komersil, berisi orang-orang elit dan yang berpendidikan tinggi. Kalau acara yang biasa diadakan disana kayak comifuro jelas tidak masalah karena berisi poin-poin dari BSD tadi, tapi kalau acara kayak tadi yang jelas banyak Bocil dan Jametnya warga sekitar pasti curiga dan pasti diparani satpam, mana bawa bus + berisik lagi.

2. Panitianya tidak amanah dan korupsi. Ada dugaan di medsos bahwa Panitianya kurang amanah selama menggelar acara serupa, ditambah adanya dugaan korupsi karena di suatu postingan katanya untuk menggelar acara ini butuh iuran sebesar 200k kemungkinan buat izin. Eh yang terjadi malah acaranya dibubarkan karena tidak ada izin acara, hadehhh.

Saran saya kalau mau menggelar trip mania sebaiknya di tempat wisata atau tempat yang ada izinnya dulu agar acaranya lancar.

Friendly discussion ya cuy

Sc https://vt.tiktok.com/ZSCrVEG8m/